KendalOnline.Net

KENDAL - Sebanyak 716 pejabat struktural dilantik Wakil Bupati (Wabup) Dra Hj Siti Nurmarkesi di pendapa kabupaten, kemarin. Mereka terdiri atas kepala dinas, badan, kantor, camat, dan kepala sekolah. Pelantikan dan pengukuhan besar-besaran itu untuk mengisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.

Usai dilantik, para pejabat meneken pakta kesepakatan antikorupsi. Isu yang berkembang para pejabat yang dianggap orang-orangnya bupati nonaktif Hendy Boedoro, yang saat ini menjalani proses hukum karena tersandung kasus korupsi disingkirkan.

Tidak hanya beberapa pejabat yang dianggap sebagai orang dekat Hendy yang disingkirkan, seorang Kasubag di bagian Humas juga merasakan yang serupa. Dia kecewa karena tidak ada undangan pelantikan, tapi jabatan yang dia duduki sudah diduduki orang lain.

Hasil rekomendasi

Menurutya, mestinya kalau diganti, jabatan yang dia sandang harus ditarik dulu. “Saya tidak merasa dapat undangan pelantikan, tapi malah sudah ada orang yang akan mengganti saya,” ujar lelaki yang enggan disebut namanya, usai salat Jumat, kemarin.

Secara terpisah, Ketua FPAN Joko Kartono menilai dari beberapa pejabat yang dilantik, ada beberapa yang tidak profesional. Namun Joko enggan menyebut nama pejabat itu. Sementara itu, Wabup Siti Nurmarkesi usai pelantikan menampik tudingan kalau di-rinya menyingkirkan orangorang dekat bupati Nonaktif Hendy Boedoro.

Para pejabat yang dilantik merupakan hasil rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Karena itu, pejabat yang dilantik disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki.

Wabup menolak jika pejabat yang dikenal dekat dengan Hendy masuk kotak. Dia menyebut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mulyadi, menduduki jabatan baru sebagai asisten sekda. “Siapa bilang masuk kotak, tidak menerima dan memberi satu sen pun dalam pelantikan ini,” ujarnya dalam sambutan pelantikan.

Pada kesempatan itu wabup mengaku akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat tiap 6 bulan sekali. Jika dalam evaluasi itu kinerjanya jelek, pejabat tersebut langsung akan diganti.

Demikian pula jika di tengah jalan terbukti melakukan KKN, maka pejabat itu juga akan juga diganti. Tapi proses penggantian itu akan dilakukan setelah ada laporan positif dari Inspektorat Daerah (dulu Bawasda-red).

Kesediaan diganti di tengah jalan katanya sudah diucapkan saat para pejabat diambil sumpahnya.”Kalau kabar itu hanya lewat sms dan bersifat fitnah tidak akan saya tanggapi,” tambahnya.

Sumber : Wawasan Digital